Kita sudah menyepakati langkah-langkah penyelesaian penanganan sampah, dengan melakukan revitalisasi TPS-3R dan membangun beberapa TPST baru, agar sampah dapat ditangani sedekat mungkin dari sumbernya, ditambah lagi dengan adanya TPST seperti Samtaku ini yang menerapkan teknologi yang lebih advance dalam pengolahan sampah, diharapkan Aturanini rencananya mulai diterapkan 1 November mendatang. Sunday, 18 Zulhijjah 1443 / 17 July 2022 KonservasiPerairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia bagisemua kapal. Peraturan 3 Pembuangan Sampah di Luar Kawasan Khusus (1) Tunduk pada ketentuan-ketentuan peraturan 4, 5 dan 6 dari Lampiran ini: diakibatkan oleh sampah * Merujuk pada prosedur-prosedur mengenai Pengawasan Negara Pelabuhan sebagaimana telah diterima oleh Organisasi berdasarkan resolusi A.787(19) dan ACEHJAYA - PUJATVACEH.COM - Gubernur Aceh melepas secara resmi keberangkatan Kapal Aceh Hebat 1 dari pelabuhan Kota Calang Aceh Jaya, Selasa (9/3/2021). Prosedur“ Start & Stop Serta dapat menambah wawasan mengenai masalah pembuangan sampah atau limbah di atas kapal sesuai Marpol 73/78 Annex 4. 2. Manfaat Praktis Secara praktis, diharapkan penelitian ini membuat pengetahuan para pembaca, Crew di atas kapal semakin bertambah luas dan mampu. yINw. › Utama›Penegakan Hukum Bagi Kapal... OlehIchwan Susanto / BM Lukita Grahadyarini 5 menit baca KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA Pantai yang dipenuhi sampah di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Kamis 22/11/2018. Selain menimbulkan penyakit bagi warga yang tinggal di pesisir, sampah yang didominasi oleh sampah plastik akan mencemari lautan dan membahayakan ekosistem KOMPAS – Meski memiliki seperangkat perundangan dan peraturan yang mengatur dan melarang pembuangan sampah oleh kapal ke laut, implementasi penegakan hukumnya belum tampak. Aparat penegak hukum didorong untuk memanfaatkan kewenangannya kepada pelaku kapal pembuang sampah ke laut agar menjadi contoh dan peringatan bagi kapal-kapal pembuangan sampah dari kapal ke laut masih sering terjadi. Contoh baru-baru ini, di media sosial beredar tayangan video yang menunjukkan Kapal Motor Nggapulu membuang sejumlah kantong berisi sampah ke laut. Kompas, 22/11/2018 Tindakan tak terpuji kapal yang dikelola oleh PT Pelni ini menunjukkan kesadaran untuk menyelamatkan laut dari ancaman sampah belum dilaksanakan di lapangan. Padahal, baru-baru ini Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah itu, pengelola kapal wajib melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, serta peraturan internasional Revisi Marpol Annex V Resolusi MEPC 201 62 tentang Prosedur Pembuangan Sampah Kapal. Belum lagi sejumlah perundangan seperti UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU 17/2008 tentang Pelayaran.“Sepengetahuan kami selama ini belum ada proses hukum bagi kapal yang buang sampah di laut,” kata Moh Abdi Suhufan, Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia yang juga Koordinator Destructive Fishing Watch di Jakarta, Kamis 22/11.Sepengetahuan kami selama ini belum ada proses hukum bagi kapal yang buang sampah di mengatakan, peristiwa KM Bukit Raya yang pertengahan Agustus lalu kedapatan membuang sampah di perairan Tanjung Priok – Natuna hingga kini tak terdengar penyelesaiannya oleh pemerintah. Pengelola, PT Pelni, mengakui kejadian tersebut dan menyatakan, pelaku merupakan pekerja alih daya Kompas, 22/11.Abdi berharap hal ini tak dianggap sebagai hal biasa. Kepedulian publik sangat dibutuhkan untuk mengadu dan melaporkan kasus seperti ini, seperti laporan warga terkait pembuangan sampah oleh KM pemerintah ditagihIa mendesak komitmen keseriusan pemerintah memerangi sampah juga ditunjukkan dengan penindakan hukum secara tegas dan adil bagi pelaku. Ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran dan efek jera agar tak terulang lagi di masa mendatang.“Yang menjadi tantangan adalah kemampuan aparat penegak hukum untuk membuktikan kasus seperti ini di pengadilan,” kata terpisah, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP berencana mengkaji penyusunan aturan terkait larangan kapal ikan untuk membuang sampah di Kelautan dan Perikanan berencana mengkaji penyusunan aturan terkait larangan kapal ikan untuk membuang sampah di laut.“Kami bisa buat peraturan menteri terkait larangan kapal ikan membuang sampah di laut. Kami akan tindaklanjuti untuk mengadakan workshop lokakarya menyusun draft aturan,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kedua dari kanan beserta jajaran satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur Satgas 115 memaparkan kinerja Satgas 115 dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Jakarta, Kamis 22/11/2018.Namun Susi mengingatkan, pemerintah pusat tidak mungkin bergerak sendirian untuk mengatasi masalah sampah di laut. Dibutuhkan peran pemerintah daerah dan masyarakat untuk menghentikan pemakaian sampah mengatakan, penanganan masalah sampah di laut membutuhkan regulasi, kampanye, maupun aksi. Sejauh ini, KKP telah melakukan sejumlah langkah penanganan sampah di laut, antara lain program bersih pantai, serta pembagian jaring untuk menjaga muara sungai agar sampah dari darat tidak masuk ke dan auditTerkait kasus KM Nggapulu, Abdi mendorong Kementerian Perhubungan melakukan investigasi dan audit serius kepada penanggungjawab kapal dan manajemen di Pelni. Kejadian ini, katanya, menunjukkan lemahnya kontrol/manajemen sampah yang dilakukan PT Perhubungan didorong melakukan investigasi dan audit serius kepada penanggungjawab kapal dan manajemen di menyebutkan, UU 17/2008 tentang Pelayaran, pada Pasal 230 menyebutkan “setiap nakhoda atau penanggungjawab unit kegiatan lain di perairan bertanggungjawab menanggulangi pencemaran yang bersumber dari kapal dan/atau kegiatannya.”Mengutip Pasal 37 PP Nomor 21/2010, ia menyebutkan “setiap nakhoda di perairan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud alam Pasal 24 ayat 1 huruf a diberikan sanksi administratif berupa pembekuan sertifikat,keahlian pelaut selama 1 satu tahun.”Selain penegakan hukum, Abdi pun menyarankan kepada Pelni untuk mematuhi dan menjalankan standar operasi prosedur yang telah ada dan memperbaiki manajemen pengelolaan sampah di kapal. Secara teknis, Pelni agar melakukan pencatatan ketat timbulan sampah saat berangkat dari satu titik keberangkatan hingga tiba di pelabuhan tujuan/singgah.“Harus ada serah terima sampah pada pihak pelabuhan atau pihak ketiga yang independen untuk memudahkan ketelusuran sampah dari kapal-kapal Pelni,” kata sampah di laut ini menjadi perhatian karena selama ini fokus perhatian pemerintah terkesan pada penanganan sampah di daratan. Ini karena studi menunjukkan 80 persen sampah di laut bersumber dari darat. Namun fakta kapal-kapal masih membuang timbulan sampahnya ke laut harus juga diselesaikan agar penanganan sampah di laut ini fokus perhatian pemerintah terkesan pada penanganan sampah di daratan. Ini karena studi menunjukkan 80 persen sampah di laut bersumber dari sampah ke laut ini terjadi beberapa hari sebelum temuan bangkai paus sperma remaja sepanjang 9,5 meter di perairan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Pembedahan yang dilakukan otorita Balai Taman Nasional Wakatobi dan Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan serta WWF Indonesia menunjukkan, di dalam saluran pencernaan paus terdapat 5,9 kilogram sampah yang sebagian besar berupa sampah KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI/ALFI Seekor bangkai paus yang mulai membusuk ditemukan terdampar di perairan Kapota di Pulau Wangi-wangi, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Senin 19/11/2018. Di dalam perut mamalia laut ini ditemukan sampah plastik Terkait sampah plastik, sejak 6 bulan lalu, Nadia Mulya, runner up Puteri Indonesia 2014, mendorong petisi di agar diberlakukan cukai plastik di Indonesia. Sejak temuan kematian paus sperma tersebut, dukungan akan petisi ini mencapai orang.“Sebenarnya wacana soal cukai plastik ini sudah dibahas pemerintah. DPR sudah bahas soal cukai plastik dan berharap bisa diterapkan. Jadi penerapan cukai plastik ini tinggal menunggu \'restu\' DPR dulu,” kata pun mengatakan, cukai plastik merupakan kebijakan tegas untuk mengurangi plastik. Kebijakan pemerintah masih sangat diperlukan dalam upaya preventif ini karena contoh uji coba kebijakan kantong plastik berbayar di sejumlah kota di Indonesia beberapa waktu lalu terbukti menurunkan konsumsi 55 persen kantong plastik merupakan kebijakan tegas untuk mengurangi plastik. Kebijakan pemerintah masih sangat diperlukan dalam upaya preventif mengutip data penerapan cukai plastik sukses menurunkan konsumsi plastik di beberapa negara. Di Washington DC, cukai plastik sebesar 0,05 dollar AS sejak tahun 2009, membuat konsumsi plastik berkurang 85 persen dan di Inggris, penerapan cukai plastik sebesar 5 peni sejak tahun 2015, menurunkan penggunaan plastik hingga 80 Nasional Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik GIDKP Rahyang Nusantara mengatakan, rencana penerapan cukai plastik – khususnya pada kantong plastik – akan mengurangi polusi plastik di lingkungan, termasuk lautan. Inisiatif ini pun disambut baik karena mendukung pengurangan konsumsi plastik di hilir. › Mayoritas pelabuhan perikanan di Indonesia cenderung tercemar. Pengelola pelabuhan dapat menerapkan aturan yang lebih ketat untuk menghentikan pencemaran yang berdampak pada lingkungan, ekonomi, dan kesehatan. Kompas Sebuah kapal isap memompakan limbah saat menambang timah di lepas pantai timur Pulau Bangka, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Limbah campuran lumpur dan pasir tampak bergumpal di sekeliling kapal isap. Kondisi ini mengakibatkan kerusakan pada terumbu karang, perikanan, dan biota laut lainnya di pantai KOMPAS — Kondisi mayoritas pelabuhan perikanan di Indonesia cenderung mengalami pencemaran yang berasal dari darat dan laut. Pengelola pelabuhan dapat menerapkan aturan yang lebih ketat untuk memastikan sampah atau limbah dari kapal tidak dibuang ke laut secara Kepelabuhan Kementerian Perhubungan Subagiyo menyampaikan, setiap tahun Kemenhub menangani limbah di sejumlah pelabuhan di Indonesia. Hasilnya, Pelabuhan Panjang Bandar Lampung, Lampung menjadi pelabuhan dengan volume limbah dari air pemberat water ballast kotor terbanyak mencapai meter kubik per tahun, disusul Pelabuhan Boom Baru Palembang, Sumatera Selatan dengan meter kubik per tahun, dan Pelabuhan Banten meter kubik per tahun. Sementara pada limbah yang berasal dari pencucian tangki minyak, tiga pelabuhan tercatat memiliki limbah terbanyak, yakni Pelabuhan Panjang, Banten, dan Teluk Bayur Padang, Sumatera Barat dengan volume limbah mencapai meter kubik per tahun. Selain tiga pelabuhan tersebut, Pelabuhan Boom Baru tercatat memiliki volume limbah meter kubik per juga Misteri ”Setan Hitam” di Laut Bintan-Batam”Khusus Pelabuhan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung dan Cirebon Jawa Barat, data yang ada di kami memiliki volume limbah paling sedikit dibandingkan pelabuhan yang lain,” ujarnya dalam webinar bertajuk ”Mengatasi Sampah Laut yang Bersumber dari Kegiatan di Kapal dan Pelabuhan Komersil”, Rabu 27/1/2021.KOMPAS/PANDU WIYOGA Sebuah kapal kargo melintas di perairan dekat Pulau Putri, Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin 4/1/2020. Perairan tersebut tengah tercemar limbah minyak yang diduga berasal dari bangkai kapal yang tenggelam di perairan Johor, Restorasi Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan, Hery Gunawan Daulay, menyampaikan, 80 persen kebocoran sampah ke laut berasal dari darat dan 20 persen merupakan kegiatan di laut. Beberapa kegiatan yang berpotensi mencemari itu di antaranya perikanan tangkap, budidaya laut, dan pencemaran dari aktivitas transportasi laut.”Menurut data kami, ada 37 kasus tumpahan minyak mentah dari tahun 1998 hingga 2017 yang sampai saat ini juga belum selesai permasalahan ini. Terdapat juga sekitar 9 juta ton per tahun sampah yang masuk ke laut,” menjelaskan, selain mengganggu sektor pariwisata, pencemaran laut juga berdampak pada kehidupan biota laut yang dilindungi ataupun dikonsumsi manusia. Dalam jangka panjang, akumulasi dari bahan kimia ataupun mikroplastik dari biota laut yang dikonsumsi manusia akan menjadi racun dan menimbulkan penyakit yang bekerja di lepas pantai biasanya tidak kembali ke daratan hingga satu bulan sehingga kebutuhan akan disposal pembuangan juga perlu mengatasi pencemaran laut ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta kementerian terkait lainnya menerapkan sejumlah strategi, di antaranya gerakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengelolaan sampah yang bersumber dari OKTAVIA PT Pelabuhan Indonesia II Persero Cabang Panjang meluncurkan Kapal Motor Telok Betong sebagai alat pembersih sampah di laut, Rabu 31/7/2019, di Bandar Lampung. Selain membersihkan sampah di perairan sekitar pelabuhan, kapal ini juga akan beroperasi di perairan Teluk Lampung untuk mendukung program pencanangan laut bersih oleh Pemprov Lampung.”Bagi pengelola pelabuhan juga diharapkan dapat menerapkan aturan yang ketat. Pengelola pelabuhan perlu memastikan sampah dari kapal perdagangan ataupun kapal penumpang agar dikelola pada fasilitas pengelolaan limbah yang ada dan tidak dibuang ke laut secara sembarangan,” Bidang Organisasi dan Keanggotaan Indonesia National Shipowners Association INSA Zaenal Hasibuan berharap, fasilitas pengelolaan limbah di semua pelabuhan dapat diperbanyak. Fasilitas pengelolaan limbah tersebut juga harus bersifat dinamis karena banyak kapal yang tidak membutuhkan waktu lama untuk bersandar.”Selain kapal, perhatian yang serius juga perlu dilakukan pada pengeboran yang berada di tengah laut dengan jumlah penggunaan bahan bakar yang besar. Kami harap pengaturan ini tetap dalam satu atap Kementerian Perhubungan. Sebab, kapal-kapal yang bekerja di lepas pantai biasanya tidak kembali ke daratan hingga satu bulan sehingga kebutuhan akan disposal pembuangan juga perlu diperhatikan,” juga TNI Angkatan Laut Tangkap Kapal Asing Saat Buang Limbah di Perairan Riau

prosedur pembuangan sampah di kapal